Dalam SE juga diatur mengenai sejumlah syarat yang wajib dibawa masyarakat yang diperbolehkan mudik.
Mereka wajib memiliki print out surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) sebagai persyaratan.
a. Bagi pegawai instansi pemerintahan/Aparatur Sipil Negara (ASN),
pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),
prajurit TNI, dan anggota Polri melampirkan print out surat izin
tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tanda tangan
basah/ tanda tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku
perjalanan
b. Bagi pegawai swasta melampirkan print out surat
izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan
basah atau tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta identitas
diri calon pelaku perjalanan
c. Bagi pekerja sektor informal melampirkan print out surat izin
tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda
tangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku
perjalanan
d. Bagi masyarakat umum nonpekerja melampirkan print out surat izin
tertulis dari kepala desa/lurah yang dilengkapi tanda tangan basah/tanda
tangan elektronik kepala desa/lurah serta identitas diri calon pelaku
perjalanan.
- Berlaku secara individual
- Berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara
- Bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 tahun ke atas.
4. Proses skrining dokumen
Masih merujuk pada SE, akan ada skrining dokumen surat izin
perjalanan/SIKM dan surat keterangan negatif Covid-19 dengan tes
RT-PCR/rapid test antigen/tes GeNose C19.
Proses ini dilakukan di pintu kedatangan atau pos kontrol yang berada
di rest area, perbatasan kota besar, titik pengecekan (checkpoint), dan
titik penyekatan daerah aglomerasi.
Adapun yang melakukan proses skrining adalah anggota TNI/Polri dan pemerintah daerah (pemda).
Dalam SE itu juga mengatur mengenai Fungsi Pencegahan, Fungsi Penanganan, Fungsi Pembinaan, dan Fungsi Pendukung.
Inilah aturan lengkapnya:
Fungsi Pencegahan
a. Identifikasi titik potensi kerumunan;
b. Sosialisasi dan pengawasan penerapan protokol kesehatan 3M
(memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci
tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer) terutama di area
pariwisata, tempat ibadah (masjid atau musala), atau tempat perkumpulan
kegiatan sosial-budaya lainnya;
c. Sosialisasi peniadaan sementara mobilitas masyarakat lintas kota/kabupaten/provinsi/negara untuk keperluan mudik;
d. Pembatasan kegiatan sosial tingkat rumah tangga yang berpotensi
menimbulkan kerumunan, seperti kumpul/temu/arisan/pesta keluarga,
perayaan keagamaan, pertemuan rutin, dan lain sebagainya;
e. pembatasan mobilitas masuk pendatang lintas
kota/kabupaten/provinsi/negara ke daerahnya dengan melakukan skrining
dokumen surat izin perjalanan/SIKM dan surat keterangan negatif
Covid-19.
Fungsi Penanganan
a. Memastikan penanganan kesehatan 3T (testing, tracing, treatment)
bagi warga yang positif terinfeksi COVID-19 dan warga yang kontak erat;
b. Bagi pelaku perjalanan wajib melaksanakan karantina mandiri selama
5 x 24 jam kecuali untuk tujuan bekerja perjalanan dinas, kunjungan
keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil
yang didampingi oleh dua orang anggota keluarga, dan kepentingan
persalinan yang didampingi maksimal dua orang.
c. Pemberlakuan karantina wajib bagi pelaku perjalanan lintas
kota/kabupaten/provinsi/negara selama 5 x 24 jam di fasilitas pemerintah
atau hotel yang mampu menerapkan disiplin protokol kesehatan ketat
dengan biaya mandiri;
d. Memastikan pendatang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara
melakukan karantina sesuai ketentuan yang berlaku sebelum kemudian dapat
melanjutkan perjalanannya di daerah tersebut.
e. Membantu proses pemberian/pendistribusian bantuan sosial dan/atau
zakat kepada warganya dalam rangka penanganan dampak ekonomis; serta 6.
melakukan penanganan terhadap potensi masalah sosial seperti penolakan,
konflik, dan stigma masyarakat yang mungkin timbul terkait Covid-19.
Fungsi Pembinaan
a. Penegakan disiplin dan pembubaran kerumunan secara langsung di
tempat bagi warga yang melanggar protokol kesehatan 3M dan peraturan
yang berlaku selama PPKM Mikro.
b. Pemberian sanksi secara tegas bagi warga yang melanggar peraturan yang berlaku selama PPKM Mikro.
Fungsi Pendukung
Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pencatatan dan pelaporan
logistik, dukungan komunikasi dan administrasi posko Covid-19
desa/kelurahan.
8. Posko Covid-19 desa/kelurahan dan Satgas Posko tetap beroperasi
dan menjalankan fungsinya selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri.
9. Seluruh masyarakat diimbau untuk sahur dan buka puasa bersama
keluarga satu rumah, melakukan silaturahmi secara virtual, dan membatasi
pertemuan fisik dengan anggota keluarga atau kerabat lainnya yang tidak
satu rumah.
10. Dalam hal warga negara Indonesia (WNI) yang berkeinginan kembali
ke tanah air/repatriasi maka diimbau untuk menunda kepulangannya ke
Indonesia selama masa peniadaan mudik sementara periode 6–17 Mei 2021.
11. Kementerian/lembaga/pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang akan
memberlakukan kriteria dan persyaratan khusus selama bulan Ramadan dan
Idulfitri di daerahnya, dapat menindaklanjuti dengan mengeluarkan
instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan SE ini.
12. SE yang mengatur mengenai kriteria dan persyaratan khusus
sebagaimana dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari SE ini.
Sosialisasi
Sosialisasi peniadaan mudik serta upaya pengendalian Covid-19 selama
bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2021 wajib dilakukan oleh semua elemen
pemangku kepentingan.
Ini termasuk tapi tidak terbatas kepada masyarakat sebagai berikut:
1. tokoh/pemuka agama kepada umatnya dan tokoh masyarakat kepada masyarakat umum;
2. kepala desa/lurah/walinagari kepada warga daerah asalnya;
3. pimpinan perusahaan atau pemberi kerja pada sektor nonformal kepada pekerjanya serta memfasilitasi pekerja untuk tidak mudik;
4. media kepada masyarakat umum.
Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Satgas Penanganan Covid-19
daerah yang dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum
bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan
transportasi umum yang aman Covid-19 dengan membentuk Pos Pengamanan
Terpadu;
2. Otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan transportasi umum
menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi
umum;
3. Kementerian/lembaga (K/L), TNI, POLRI, dan pemda berhak
menghentikan dan/atau melakukan peniadaan perjalanan orang atas dasar SE
ini yang selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
4. Instansi berwenang (K/L, TNI, POLRI, dan pemda) melaksanakan
pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR/rapid test antigen/tes
GeNose C19 maupun surat izin perjalanan/SIKM untuk kepentingan nonmudik
yang digunakan sebagai persyaratan perjalanan orang akan dikenakan
sanksi sesuai dengan peraturan perundangan;
6. Pemantauan dan evaluasi kinerja posko Covid-19 desa/kelurahan dilakukan secara berkala dan berjenjang oleh posko dan Satgas Penanganan Covid-19 daerah kepada posko dan Satgas Penanganan Covid-19 satu tingkat di bawahnya;
7. K/L yang menyelenggarakan fungsi terkait dengan posko Covid-19
desa/kelurahan menindaklanjuti SE ini dengan melakukan penerbitan
instrumen hukum dengan mengacu pada SE ini dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(Tribunnews.com/Sri Juliati/Nuryanti)
SEMOGA BERMANFAAT.
“Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”
TERIMA KASIH
TELAH MEMBACA ARTIKEL SAYA TENTANG Larangan Mudik Lebaran 2021 Berlaku Mulai 6 Mei, Ini Rincian Aturan dan yang Boleh Bepergian,
BACA JUGA:
o
WEB PENGHASIL
UANG DAN REKENING ONLAINE